Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

AISYAH RAMADHANIA - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

ANDREA TOGU M SITOMPUL - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAH DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

- Akbar Tarumanegara - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan"DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FRISTIAN HUMALANGGI - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FAJAR HARNOWO - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

C.M. RETNO SUNARTYASIH - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dr. H. Rudi M. Rizki, SH.,MH. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MUHAMMAD JAILANI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

AYI VIVANANDA - AYI VIVANANDA HADIARSO - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof.Dr.I. Gde. Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MAHESHA DARU MARDHIKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Tina Safitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAH DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan"DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi